quote_background_transparent

“Bedah Withholding Tax Update PMK-141/2015

Kupas tuntas konsep dan aplikasi pemotongan PPh WHT sesuai aturan terkini. Free: Excel Perhitungan WHT Ps 23/26 Th 2015 untuk CSV import data eSPT PPh 23/26″

Sadarkah kita sebagai WP, bahwa aturan pajak terus berubah?

Dengan keluarnya PMK-141/2015 (sebagai pengganti  PMK-244/2008) – berlaku 26 Juli 2015. Sekarang jenis objek PPh 23 sudah menjadi sejumlah 126 jenis jasa (dari huruf a sampai dengan jjj = 62) plus jasa penunjang a sampai dengan aq = 43 dan a sampai dengan n = 14 juga tambahan 7. Bandingkan dengan 26 sesuai PMK-244/2008. Akibatnya PPh 23 semakin LUAS. Hampir semua jenis jasa merupakan objek PPh 23. Siapkah kita memahami dan melaksanakan??

 

Pajak ditanggung sudah dilarang. Apa itu pengertian jumlah imbalan bruto? Apakah pengertian imbalan bruto hanya berlaku untuk usaha periklanan dan outsourcing saja? Bagaimana mekanisme reimbursement yang diakui oleh pajak? Bagaimana menyiasati potensi kelebihan potong PPh Pasal 23 di SPT PPh Badan?

 

Wajib Pajak sebagai pemotong PPh sesungguhnya berada pada posisi yang dilematis dan berbahaya. Tidak memotong –> salah. Salah tarif –> salah. Kurang memotong –> salah. Memotong bukan objek –> salah. Serba salah jadinya.

question_mark_resize

Apabila ada pertanyaan sebagai berikut

  • Apakah semua jasa harus dipotong pajak fihak lain?
  • Perlukah kita sebagai pemotong memotong sebesar tarif normal, jika penerima penghasilan tidak punya NPWP dan apa risikonya?
  • Apakah membayar pajak melewati tanggal setor setiap bulannya diperkenankan Untuk lapor apakah diperkenankan mundur dr tanggal 20?
  • Apakah diperkenankan untuk mengajukan permohonan tidak dipotong pajak (Surat Keterangan Bebas/SKB), diajukan ke mana dan apa syaratnya?
  • Berapakah tarif pasal 22 dan apa sifatnya? Final atau tidak final? Dan apa pula yang dikecualikan sebagai objek pajak?
  • Dan bagaimana perlakuan terhadap pembayaran kpd bukan subjek pajak & bagaimana perlakuannya?
  • Apakah tarif pajak pasal 23 masih bervariasi antara 2%, 4,5% dan 15%? Bagaimana jika msh ada kesalahan penerapan tarif pajak?
  • Bagaimana pula risikonya jika pajak dipotong terlalu kecil atau tidak memotong sama sekali?
  • Apa risiko tidak melakukan pemotongan pajak kepada fihak lain dikaitkan dengan pemeriksaan?
  • Bagaimana langkah sebaiknya, jika sebagai penerima penghasilan yang tidak terutang pajak, kemudian kita ternyata dipotong oleh fihak pembayar penghasilan?
  • Apakah semua pemotongan pajak PPh Pasal 4(2) terkait dengan penghasilan sewa tanah dan gedung dipotong – hanya atas sewa semata atau ditambah dengan jasa lain misal: listrik, air, lembur?
  • Apakah pengenaan PPh Pasal 4(2) atas jasa konstruksi menurut Fiskus harus mendasarkan pada LPJK atau cukup surat pengesahan dari Gapensi?
  • Apakah semua penghasilan yang berkait dengan jasa konstruksi dipotong pasal 4(2)? Apakah jasa konstruksi mensyaratkan kriteria tertentu? Apakah jasa konstruksi ada yg dipotong Ps 23?
  • Apakah semua pemotongan pajak berkait dengan penghasilan sewa tanah dan gedung dipotong hanya atas sewa semata atau ditambah dengan jasa lain misal: listrik, air, lembur?
  • Apakah pengalihan hak atas tanah & bangunan sekarang ada yang bersifat final & tidak final/final?
  • Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan dividen yang diterima WP Orang Pribadi dan bagaimana pula sifat pemotongannya?
  • Apakah pengenaan pajak ps 15, bisa dilakukan oleh semua yang punya kapal, atau harus ada ijin khusus? Bagaimana pula menghitung PPh Ps 15 utk perusahaan pelayaran dalam negeri & perusahaan pelayaran luar negeri?
  • Apakah sebagai penerima penghasilan yang bersifat final atau deem profit, jika tidak dipotong fihak lain, boleh tidak menyetor?
  • Terdapat perbedaan yang signifikan, antara SPT PPh Pasal 4(2) lama dengan PER-53/PJ./2009, khususnya mengenai pelaporan penghasilan sewa tanah bangunan. Bagaimana pula dengan SE-35/PJ./2010?
  • Bagaimana jika kita memotong terlalu besar, memotong yang sebenarnya bukan objek pemotongan dimana PPh-nya ditanggung oleh perusahaan, misal jenis jasa /aktivitas dr WPLN?
  • Apakah untuk transaksi dengan luar negeri pasti ada pemotongan pajaknya?
  • Apakah semua jenis pembayaran ke luar negeri terutang pajak?
  • Apakah ada yang kena pajak 0%. Mungkinkah pajaknya 10%? Bagaimana pula hubungannya dengan SKD?
  • Pembuatan SKD ternyata berubah di tahun 2010, & harus cermat mengisinya, perubahan masa berlaku dan kepentingan masing-2 fihak berbeda.
  • Apakah tarif pasal 26 atas penjualan saham dengan pemilik di luar negeri berbeda dari tarif normal?
  • Apakah pembayaran premi asuransi ke luar negeri juga berbeda tarifnya?
  • Apa pula yang dimaksud dengan beneficial owner?
  • Bagaimana pula pemotongan pajak, jika disebut dlm kontrak perjanjian 2 belah fihak : ”pajak diterima net”?
  • Apakah lebih menguntungkan pajak yang ditanggung atau ditunjang. Bolehkan melakukan gross up? Dan kapan idealnya dilakukan?
  • Apakah PPh ditanggung skrg masih diperkenankan?
  • Kapan idealnya dibuat rekonsiliasi antara objek pajak dan biaya perusahaan? Dan seberapa risikonya jika hal itu tidak dilaksanakan?
  • Apakah pelaporan dengan eSPT sudah wajib? WP yang mana saja yang wajib eSPT? Bagaimana pula menyiasatinya agar lebih meringankan beban administrasi pekerjaan?
  • Maksimalkan manfaat xls / mailmerge bukti potong dan SPT Masa PPh ps 23/26 & PPh Pasal 4(2) utk menghemat waktu pengolahan banyaknya data WP.

Bonus Program Excel Perhitungan Witholding Tax

null

CD XLS Perhitungan Withholding Tax

CD XLS Perhitungan Withholding Tax (23/26) 2015.
null

Impor ke eSPT PPh Badan 1771

Dilengkapi dengan fasilitas file CSV siap impor ke eSPT PPh pasal 23/26 yang familiar – user friendly, tanpa perlu memahami kode-kode eSPT yang rumit. Tinggal klik langsung jadi file CSV. Menghemat waktu dan INGAT: TIDAK DIJUAL UMUM . . . !!!