quote_background_transparent

Comprehensive Tax Update & Tax Awareness – 2016:

Update perpajakan 2016 dan kewaspadaan menyikapi perubahan aturan pajak terbaru **Include: PMK-101/2016, PMK-102/2016, juga PMK-141/2015, UU 11/2016, PMK-118/2016, PER-07/2016, SE-30/2016, PPH pasal 22

did_you_know

Tahukah Anda ketentuan bahwa PTKP sudah naik beruntun tahun 2015 dan 2016 dan berlaku juga sejak awal tahun. Konsekuensinya WP harus melakukan pembetulan SPT.  Sadarkah  kita  ketentuan PPh Pasal 22 sudah berubah?? Waspadakah kita bahwa ketentuan PPh Pasal 23 sekarang sudah berubah – dan objek pajaknya menjadi sedemikian luas?? Percayakah kita dengan pemahaman kita tentang ketentuan eFaktur yang sudah dijalankan sudah sesuai ketentuan yang berlaku?

Yakinkah ketentuan terbaru perpajakan kita sudah kita aplikasikan dengan baik dan benar??

Businessman looking at the problem

Masalah kita bersama

    Tax Amnesty 2016.. Apa saja peluangnya. Apa kendalanya. Apa risikonya bagi WP yang ”ikut” dan juga yang ”tidak ikut”. Manfaatkan poin pentingnya. Ambil, pelajari dan siasati peluang pajak yang ada.. Waktu terus berjalan.
    Dari awaltahun 2016 sampai saat ini, banyak sekali peraturan pajak yang “digelontorkan” Pemerintah. Seiringkenaikan target penerimaan pajak yang ada, maka hal ini wajar adanya. Di tahun 2016 initarget penerimaan pajak dari adalah sebesar Rp 1.360 triliun yang terdistribusi dalam 33 Kanwil (baca lampiran KEP-01/PJ./2016, pada halaman 1 dan 2.
    Berlakunya PMK-101/2016dan PMK-102/2016 tentang perubahan PTKP tahun 2016, maka perhitungan PPh Pasal 21 th 2016 ada 2 periode: periode PTKP lama & PTKP baru. Apakah kita sudah menghitung kembali dan melakukan pembetulan SPT PPh 21 masa dengan benar? Waspada risiko terjadinya salah hitung & terlambat pembetulan SPT Masa yang bias mengakibatkan lebih bayar – (masuk criteria pemeriksaan pajak).
    Kabar turunnya batasan PKP menjadiRp 4,8 M/tahun sejak 1/1/2014 (PMK-197/2013) dan berlakunya eFaktur (faktur pajak elektronik) sudah berjalan. Apakah kita termasuk yang mengalami beberapa masalah dalam praktek pelaksanaan e-Faktur. Berlakunya eFaktur juga memunculkan perubahan SPT sesuai PPN sesuai PER_29/PJ./2015
     Kebijakan bagi WP badan dan OP dengan Omzet < 4,8 miliar / tahun (UMKM) dikenakan PPh final 1% (PP 46/PJ./2013) berlaku masa Juli 2013. Dll
    PPh pasal 22 menjadi 7,5% untuk sebagian besar impor dan yang tidak punya API (PMK-175/2013).
    Dalam aturan pemeriksaan pajak terkini, banyak hal yang harus diperhatikan sesuai SE-15/PJ./2014.
    Tidak semua berat di WP. Ada kalanya aturan melegakan PKP, dengan kenaikan batasan PKP menjadi omzet Rp4,8 M/tahun. Sehingga PKP dengan omzet < 4,8 M setahun boleh minta pencabutan PKP. Apakah mudah untuk dilaksanakan? Baca dulu PER-12/PJ./2014.
    Dan beberapa ketentuan baru lainnya
    Layaknya aturan baru: maka banyak hal yang harus dipahami, berlaku kapan, mungkinkah dilaksanakan, apakah adil bagi semua UMKM, apakah semua WP sudah mendapatkan sosialisasi memadai, apakah semua WP sudah siap, apakah WP tahu risiko jika tidak dilaksanakan, apakah WP tahu cara mengisi eSPTdan konsekuensi jika tidak melaksanakan dan tahukah WP cara simple pengisian eSPT dll.

WP sudah seharusnya terus meng-update / mem-filter pemahaman tentang aturan pajak terkini – khususnya sesuai bidang usahanya WP harus bias bedakan mana yang penting / tidak penting, mana yang berbahaya jika tidak dilaksanakan, mana yang cukup sekedar tahu. Dan tahu kapan harus dijalankan. Sehingga kewajiban pajak akan sesuai dengan ketentuan terbaru.

quote_background_transparent

IKUTI pelatihannya… CEPAT waktunya, SINGKAT bahasannya, PADAT isinya… BERMANFAAT semuanya…